Inilah tarif Pajak Penghasilan Pasal 23 di Maluku Utara

Inilah tarif Pajak Penghasilan Pasal 23 di Maluku Utara
Inilah tarif Pajak Penghasilan Pasal 23 di Maluku Utara

Inilah tarif Pajak Penghasilan Pasal 23 di
Maluku Utara

Setelah di artikel sebelumnya sudah diulas secara lengkap mengenai Pajak Penghasilan (PPh) 21 beserta wajib pajaknya, kali ini kami akan memberikan artikel yang sarat informasi mengenai siapa saja sebenarnya yang menjadi wajib pajak PPh 23. Mengetahui dan memahami hal ini dirasa penting karena jika sampai terlewat, Anda bisa mendapatkan sanksi berupa denda.

Apabila Anda belum membaca soal PPh 21, silahkan klik artikel tersebut disini.

Peserta Wajib Pajak Penghasilan Pasal 23 di Maluku Utara

Seperti yang kita tahu, Pajak Penghasilan pasal 23 ( PPh 23) adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong PPh 21. Jika PPh 21 diperuntukkan bagi pegawai, bukan pegawai, penerima pensiun maupun pesangon, anggota dewan komisaris, mantan pekerja dan peserta kegiatan. Sementara PPh 23 diperuntukan bagi mereka yang menerima modal, jasa, hadiah, atau penghargaan tadi.

PPh 23 dikenakan saat terjadi transaksi di antara kedua belah pihak. Nantinya pihak yang berlaku sebagai penjual atau pemberi jasa akan dikenakan PPh 23.

Wajib pajak Penghasilan Pasal 23 (WP PPh 23) dibagi menjadi 2 (dua) pihak yaitu pihak pemotong dan dipotong. Beberapa contoh pihak pemotong PPh 23 adalah :

a. Badan pemerintah

b. Subjek pajak badan dalam negeri

c. Penyelenggara kegiatan

d. Bentuk Usaha Tetap (BUT)

e. Perwakilan perusahaan luar negeri lainnya

f. WP pribadi dalam negeri tertentu yang ditunjuk Direktur Jenderal Pajak sesuai dengan KEP-50/PJ/1994.

Contohnya akuntan, arsitek, notaris, orang pribadi yang menjalankan usaha sehingga menyelenggarakan pembukuan atas pembayaran berupa sewa, dan WP orang pribadi ini hanya melakukan pemotongan PPh Pasal 23 atas sewa selain tanah dan bangunan saja.

Sedangkan pihak penerima penghasilan yang dipotong PPh 23 adalah wajib pajak dalam negeri yang dapat berbentuk orang maupun badan, dan Bentuk Usaha Tetap (BUT).

Namun hal-hal terkait pemotongan pajak PPh 23 diatas memiliki beberapa pengecualian seperti :

a. Penghasilan yang dibayar/berulang kepada bank

b. Sewa yang dibayar atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi

c. Dividen yang diterima/diperoleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, BUMN/BUMD, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan berkedudukan di Indonesia dengan syarat :

- Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan

- Perseroan terbatas, BUMN/BUMB, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor

- Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif

- SHU koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya

- Penghasilan yang dibayarkan kepada badan usaha atas jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman atau pembiayaan.

Itulah informasi mengenai peserta wajib pajak PPh 23. Untuk mendapatkan informasi mengenai kepengurusannya, Anda dapat mengunjungi artikel kami di Pajak Penghasilan Pasal 23 Maluku Utara.

Inilah tarif Pajak Penghasilan Pasal 23 di Maluku Utara
Inilah tarif Pajak Penghasilan Pasal 23 di Maluku Utara

Tentang Maluku Utara

Maluku Utara adalah salah satu provinsi di Indonesia. Maluku Utara resmi terbentuk pada tanggal 4 Oktober 1999, melalui UU RI Nomor 46 Tahun 1999 dan UU RI Nomor 6 Tahun 2003.

Berikut daftar kabupaten di Provinsi Maluku Utara yang menjadi cakupan peserta wajib pajak Penghasilan Pasal 23 :

Kabupaten / Kota

Peserta Wajib Pajak PPh 23 Halmahera Barat

Peserta Wajib Pajak PPh 23 Halmahera Selatan

Peserta Wajib Pajak PPh 23 Halmahera Tengah

Peserta Wajib Pajak PPh 23 Halmahera Timur

Peserta Wajib Pajak PPh 23 Halmahera Utara

Peserta Wajib Pajak PPh 23 Kepulauan Sula

Peserta Wajib Pajak PPh 23 Pulau Morotai

Peserta Wajib Pajak PPh 23 Pulau Taliabu

Peserta Wajib Pajak PPh 23 Ternate

Peserta Wajib Pajak PPh 23 Tidore Kepulauan

Berapa tarif Pajak Penghasilan Pasal 23 di Maluku Utara?

Untuk masalah biaya, Anda bisa menghubungi customer service Litologi Solution . Ini dikarenakan biaya yang diperlukan bisa bervariasi dan bergantung pada lokasi, tipe masalah, dan keperluan lain-lain yang memerlukan negosiasi agar terjalin kerja sama yang sehat. Ada kemungkinan bahwa tiap lokasi akan berbeda rentang biayanya.

Yak, jadi begitulah sobat-sobat pembaca sekalian informasi terlengkap dari website jasapengurusan.web.id yang memuat mengenai peserta wajib pajak PPh 23. Tentunya sekarang pengetahuan pembaca sudah semakin terbuka bukan? Langsung saja hubungi kontak nomor di yang tersedia lalu menanyakan informasi lebih lanjut atau mungkin melakukan pemesanan untuk pengurusan PPh 23, kami tunggu kerjasama dari para pembaca sekalian. Bersama Litologi Solution, solusi dari segala masalah Anda!


"Untuk Portofolio Litologi Solution bisa Anda cek dengan klik PORTOFOLIO LITOLOGI SOLUTION"

Untuk pelayanan Litologi Solution bisa Anda hubungi kontak dibawah
Hubungi Sekarang Juga!
CS 1: 081391788870
CS 2: 081391788870
Email: litologi.solution@gmail.com

Salam hangat,